Upaya percepatan pencapaian target indikator kesehatan lingkungan (Kesling) di Kabupaten Kota, Kabid Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengikuti acara bersama Kabid Kesmas se Sumatera Barat. Pertemuan ini adalah dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan dalam pencapaian Indikator Kesling tersebut di Rocky Hotel Padang. Acara dibuka malam ini Minggu tanggal 7 April 2019 oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh Ibu Tri Saptaningsih dari Dirjen Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Ibu Tri Saptaningsih besok senin pada hari kedua pertemuan ibu Tri bertindak sebagai narasumber dengan materi Program Strategis Kesehatan Lingkungan Tahun 2019 dan arah kebijakan Kesling Tahun 2020 – 2024.
Pada acara pembukaan malam ini minggu tanggal 7 April 2019, Bapak Syafwan, SKM.Mkes mewakili Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumatera Barat menyampaikan kondisi kesehatan Lingkungan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dimana masih banyak Indikator yang belum mencapai target, diantara adalah akses sanitasi dan Akses Air Bersih yang masih perlu peningkatan untuk percapatan terwujudnya Keluarga Sehat Di Sumatera Barat.
Target penyediaan sanitasi telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Target tersebut adalah mewujudkan Universal Access sanitasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2019. Hal ini diperkuat dengan payung hukum di dalam pembangunan air minum dan sanitasi terutama dalam mengejar target Universal Access yaitu Peraturan Presiden No. 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan Presiden ini juga merupakan payung hukum untuk instrument perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi. Pelaksanaan program STBM juga diatur dalam PERMENKES No. 3 Tahun 2014 dan menjadi acuan nasional yang telah dicanangkan sejak bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. Dengan pendekatan tersebut, maka hal ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.
Jumlah Peserta pertemuan ini berjumlah 31 orang, yang terdiri dari Kabid Kesmas dan juga dihadiri beberapa Kepala Puskesmas dan pelaksana Sanitasi terpilih di Kabupaten Kota se Sumatera Barat.
Khususnya akses sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman yakni keluarga yang menggunakan (Akses) jamban sehat pada kondisi sampai bulan April 2019 dari aplikasi smart STBM sebesar 61,05%. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat masih perlu peningkatan melalui ber PHBS dengan teknik pemicuan. Peningkatan akses sanitasi dan akses air bersih tersebut dalam upaya percepatan penurunan angka stunting (kerdil/gagal tumbuh atau dengan istilah kesehatannya defisit inteligensia).
Berdasarkan hasil penimbangan massal pada bulan Februari 2019 terdapat angka stunting sebesar 19,6% di Padang Pariaman. Walaupun angka ini dibawah standar WHO namun perlu penanggulangan secara terintegrasi secara terpadu dengan lintas sektor terkait. Pemerintah Pusat telah membantu daerah dalam percepatan terwujudnya keluarga sehat dengan mengalokasikan dana DAK Non fisik ke Kabupaten Kota di Indonesia termasuk Pemkab Padang Pariaman. Dana alokasi Khusus Non fisik tahun 2019 ini dapat digunakan untuk membiayai pemicuan dimana masyarakat yang masih buang Air Besar sembarangan dipicu sehingga mereka sadar dan termotivasi untuk menggunakan dan membangun jamban sehat dirumah tempat tinggal masing-masing.
Pemegang Kebijakan, dan Sektor Swasta telah diidentifikasi beberapa hal diantaranya: masalah sanitasi dan air bersih termasuk masuk dalam misi ke-4 kabupaten dengan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan pemukiman yang bersih dan sehat; prilaku hidup bersih, dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Implementasinya juga telah memperlihatkan komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menganggarkan dana untuk sanitasi dan air bersih sebesar 1,7 persen. Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai program untuk sanitasi dan air bersih diantaranya: - Program Pamsimas 135 lokasi dimana 113 lokasi pasca dan 22 lokasi sedang berjalan dan s.d periode September 2018 telah mencapai 6.931SR; - Program Sanimas di .... lokasi; - Program sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR MBR) sebanyak 2.415 unit (tahun 2017) ditambah 750 unit dari PU; - Program Germas; Termasuk yang terpenting tahun 2018 telah diterbitkan SK Pokja AMPL. Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam upaya pembangunan air minum dan sanitasi di Kab. Padang Pariaman Pokja AMPL sendiri sampai hari ini belum berjalan maksimal. Ketika terjadi perubahan struktur di institusi yang menjadi anggota Pokja otomatis akan mempengaruhi kepada struktur Pokja sendiri,
Anggota Pokja yang sebelumnya telah diberikan penguatan dengan kedaan ini tentu tidak lagi bisa memberikan konstribusi pada Pokja. Pokja juga belum memiliki rencana kerja dan program yang jelas dan terarah yang akan mendukung pencapaian universal access Secara nasional capaian akses air minum layak sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar 72.04%, sedangkan untuk sanitasi adalah sebesar 76%. Sementara data capaian di kabupaten kita sampai saat ini untuk akses air minum layak sebesar 66,15% dan sanitasi sebesar 61.05%. Sehingga diperlukan strategi kerja dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk menjawab tantangan agar100% semua masyarakat kita mendapatkan akses air minum dan sanitasi.
Pertemuan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan ini akan berlangsung sampai pada hari rabu tanggal 9 April 2019.