Kabupaten Padang Pariaman hingga kini masih kekurangan bidan desa yang dapat menjangkau seluruh korong yang ada. Dari 882 korong, 103 nagari dan 17 kecamatan, Padang Pariaman hanya memiliki bidan desa 220 orang. Sehingga seorang bidan desa harus melayani lebih dari satu korong.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Yutiardy Rivai, Rabu (15/1/2020) saat membuka kegiatan validasi data program kesehatan keluarga ibu, anak dan keluarga berencana, di aula Dinas Kesehatan Padang Pariaman. Yutiardy didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Nurhayati dan Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman Armaidi Tanjung.
Menurut Yutiardy, menyebutkan, meski masih kekurangan, masing-masing bidan desa tetap bekerja dengan semangat dan kerja keras dalam mewujudkan Padang Pariaman (Papa) Sehat. “Memang dalam tugasnya bidan desa mengunjungi rumah penduduk yang beresiko secara periodik. Tugasnya tanpa meninggalkan tugas pokoknya (utama) sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas atau di polindes. Karena itu, tugas ini akan ditinjau ulang. Yang akan dikunjungi tersebut adalah hanya keluarga yang rawan kesehatannya. Keluarga yang rawan harus mendapatkan perhatian khusus dari bidan. Sedangkan lintas sektoral lainnya di korong juga harus berperan aktif memantau kesehatan masyarakat. Informasi kesehatan keluarga juga melibatkan walikorong, walinagari, kader, PKK dan tokoh masyarakat lainnya,” kata Yutiardi.
Diakui Yutiardi, Papa Sehat ini menekan angka kematian ibu hamil dan bayi. Namun, peran aktif linas sektoral dan pihak keluarga sendiri sangat penting menekan kematian ibu dan bayi ini. Ada bidan yang menangis tatkala sudah bekerja keras dan maksimal melayani masyarakat, namun masih saja dikatakan tidak bekerja melayani masyarakat yang rawan kesehatan. Padahal, ada bagian lanjutan dari upaya pengobatan dan penyembuhan penyakit tertentu tidak lagi menjadi tanggungjawab bidan desa. Seperti pasien yang sudah dirujuk ke rumah sakit lanjutan, sepenuhnya bukan lagi tanggung jawab bidan desa. Namun ada masyarakat menuntut kurang mendapat pelayanan dari bidan. Dari catatan pelayanan, bidan tersebut sudah bekerja maksimal, kata Yutiardi.
Yutiardy juga menyampaikan terima kasih kepada Bidang Kesmas yang awal tahun langsung melakukan kegiatan upaya menekan angka kematian bayi dan ibu. “Kasus-kasus yang punya resiko segera laporkan ke Kadis Kesehatan sehingga bisa diberikan perhatian serius. Jika kasusnya diluar kewenangan Dinkes, seperti pasien tidak memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN), tentu harus koordinasi dengan Dinas Sosial misalnya. Dinkes tidak memiliki kewenangan terhadap JKN ini.
Kabid Kesmas Nurhayati menambahkan, tujuan validasi data laporan kesehatan keluarga ini adalah untuk sinkronisasi data pencatatan ibu hamil lengkap yang meliputi ibu, anak dan keluarga berencana. Hal ini demi terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang maksimal.
“Tahap pertama melibatkan lima Puskesmas. Yakni Puskesmas Pasar Usang, Lubuk Alung, Sikabu, Sintuak dan Kataping. Masing-masing Puskesmas mengirimkan tiga bidan yang menanggani pelaksanaan pencatatan ibu hamil lengkap tersebut. Direncanakan kegiatan validasi data ini 5 tahap,” tutur Nurhayati.
Dikatakan Nurhayati, dengan pencatatan yang bagus, maka lebih gampang pembinaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada ibu dan bayi. Kita harus yakin sudah tercatat karena by name, by address. Sehingga tidak ada lagi ibu hamil dan balita yang tidak tercatat di Dinas Kesehatan Padang Pariaman. Masalah yang dihadapi ibu hamil dan balita tersebut juga bisa dipantau dari adanya validasi data tersebut. (02)